Komisi II Dorong Penghapusan SKT Tambahan dalam Seleksi CASN

06-03-2024 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional II BKN Surabaya dalam rangka Evaluasi Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023, Rabu (6/3/2024). Foto : Ubaid/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendorong Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan dalam proses seleksi CASN khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihapuskan. Ia menilai tes tersebut menjadi penghambat objektivitas dalam proses lulusnya seseorang menjadi ASN.

 

“Contoh misalnya saat seseorang mengikuti ujian dari pusat dan lulus, lalu ada SKT Tambahan yang dikeluarkan oleh daerah dan dengan SKT Tambahan menjadi tidak lolos. Ini mengarah kepada transaksional," ungkap Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional II BKN Surabaya dalam rangka Evaluasi Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023, Rabu (6/3/2024).

 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga menyampaikan telah mendapatkan informasi adanya perdagangan proses kelulusan ASN di daerah dan telah diproses oleh kepolisian. Oleh karenanya, proses seleksi hanya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) tanpa adanya tes tambahan menjadi lebih efektif.

 

“Kita harapkan tes penyaringan untuk CASN betul-betul bersih, termasuk SDM yang melalukan tes tersebut harus bersih, dan teknologi yang digunakan untuk tes tersebut juga harus bersih," imbuhnya. (uf/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...